Namun, dalam waktu yang bersamaan, namanya juga terdaftar di sistem EMIS Kemenag Kabupaten Garut sebagai siswa kelas 7 di MTsS Saaulia Darussalam, Kampung Kubang Angsana, Desa Sukamulya, Kecamatan Pakenjeng.
Menyikapi hal tersebut, Pimpinan Redaksi Kalibernews yang juga Ketua DPD IWO Indonesia Kabupaten Garut bersama awak media dari TribunCakranews.com dan Fajarnewsgarut.online, melakukan investigasi langsung ke SDN Neglasari 01 pada Kamis (15/5/2025). Dalam wawancara di ruang kerjanya, Kepala Sekolah SDN Neglasari 01, Iwan Rohman, S.Pd., membenarkan bahwa SYW adalah siswa aktif yang saat ini sedang mengikuti ujian sekolah di kelas 6.
“Betul, anak tersebut masih tercatat dan aktif di SD kami. Bahkan sekarang sedang mengikuti ujian sekolah di ruang dua,” ujar Iwan sambil menunjuk lokasi ruang ujian
Menanggapi temuan tersebut, Iwan mengaku langsung menghubungi operator MTsS Saaulia Darussalam untuk menghapus data SYW dari sistem EMIS Kemenag. Ia menyatakan langkah itu penting agar tidak terjadi tumpang tindih data.
“Kami berharap sekolah-sekolah swasta tidak sembarangan memasukkan data siswa ke dalam Dapodikdasmen maupun EMIS. Kami juga meminta Kemenag Garut untuk melakukan evaluasi dan memberikan peringatan keras terhadap lembaga yang memasukkan data siswa yang tidak belajar di tempat mereka,” tegasnya
Ketika dikonfirmasi oleh Pimpinan Redaksi Media Kalibernews.Net melalui sambungan telepon WhatsApp, pihak MTsS Saaulia Darussalam yang diwakili Ust Ceceng menyampaikan kejadian ini sebagai kesalahan teknis atau human error dari operator sekolah.
Itu merupakan kesalahan entri saat input NISN, Tapi sekarang data SYW sudah kami keluarkan dari EMIS, dan bagi kami masalah tersebut sudah selesai,” kata Ceceng.
Namun, pernyataan tersebut menuai kritik dari Pengurus Jajaran dan Anggota DPD IWO Indonesia Kabupaten Garut, Hendi Heryana, Angkat Bicara menilai pernyataan “human error” tidak bisa diterima begitu saja.
“Kalimat human error itu tidak wajar. Operator sekolah harus teliti. Saya menduga kuat ada unsur pencurian data siswa untuk mendapatkan keuntungan dari dana BOS,” tegas Hendi.
Lebih lanjut, Hendi menyatakan bahwa DPD IWO Indonesia Garut akan membawa masalah ini ke Kementerian Agama Kabupaten Garut melalui audiensi resmi. “Data dan bukti-bukti sudah kami kantongi. Ini tidak bisa dibiarkan
Ini menjadi sorotan penting bagi Bupati, DPRD, Dewan pendidikan, Serta kementrian Agama Kabupaten Garut. dan Kami meminta segera mengevaluasi, memantau, mengawasi agar tidak terjadi hal serupa Khusunya diwilayah Kabupaten Garut,” Pungkasnya.
Red/Ags
