Informasi yang dihimpun redaksi menyebutkan bahwa sebagian data pengajuan warisan dan berkas sertifikat tanah diduga tidak sesuai dengan kondisi fakta di lapangan, sehingga memunculkan kecurigaan adanya permainan oknum tertentu di tingkat desa ataupun instansi terkait.
Beberapa pihak keluarga yang merasa dirugikan mengaku tidak pernah memberikan tanda tangan, persetujuan, ataupun surat kuasa, namun nama mereka tercantum dalam dokumen resmi. Hal ini dianggap sangat janggal dan dinilai melanggar asas-asas administrasi pemerintahan yang baik.
Salah satu sumber internal desa yang enggan disebutkan namanya menyebutkan bahwa ada dugaan rekayasa berkas, mulai dari penyesuaian data ahli waris, perubahan batas tanah, hingga indikasi keterlibatan oknum aparat desa dalam proses legalisasi dokumen.
Jika benar terbukti, tindakan tersebut berpotensi melanggar sejumlah ketentuan hukum, di antaranya:
Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat
Pasal 266 KUHP tentang memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik
Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) mengenai larangan penyalahgunaan wewenang
Peraturan Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait keabsahan data fisik dan yuridis sertifikat tanah
Pihak keluarga korban menyatakan telah menyiapkan laporan resmi ke Polres Jombang, bahkan tidak menutup kemungkinan membawa kasus ini ke Polda Jawa Timur apabila proses di tingkat lokal dianggap tidak transparan atau lamban.
“Kami hanya ingin keadilan. Kalau memang ada permainan data, biar hukum yang membuktikan,” ujar salah satu ahli waris yang merasa dirugikan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa Mojokambang dan kantor pertanahan terkait belum memberikan keterangan resmi meski sudah dihubungi oleh redaksi.
Kasus ini diperkirakan akan menjadi sorotan publik mengingat semakin maraknya dugaan penyimpangan administrasi pertanahan di berbagai daerah, yang kerap menimbulkan konflik keluarga hingga sengketa berkepanjangan.Red(DIVINVES)
Ferry
