DPRD Salatiga Bahas Langkah Politik Pasca Hak Angket, FPKS Desak Wali Kota Tidak Lagi Bikin Kebijakan Kontroversial

  

Salatiga, TribunCakranews.com - DPRD Kota Salatiga mulai menggodok langkah politik lanjutan pasca berakhirnya masa kerja Hak Angket (02/09/2025) yang menyoroti sejumlah kebijakan Wali Kota Robby Hernawan. Meski rekomendasi sudah disampaikan, arah politik dewan masih terus ditunggu publik: apakah akan melanjutkan ke Hak Menyatakan Pendapat atau berhenti di tataran rekomendasi.

Ketua Fraksi PKS DPRD Salatiga, Nono Rohana, menegaskan bahwa pihaknya tetap konsisten mengawal aspirasi masyarakat. Menurutnya, semua opsi politik terbuka, termasuk Hak Menyatakan Pendapat, namun keputusan resmi akan ditentukan dalam forum paripurna DPRD.

“Kami masih dalam tahap pembahasan internal fraksi. Prinsipnya, FPKS akan selalu berada di pihak masyarakat. Kalau ada kebijakan yang meresahkan, apalagi tanpa melibatkan warga, maka kami akan bersikap tegas,” tegas Nono, Senin (22/9/2025).

Salah satu kebijakan yang sebelumnya memicu kontroversi adalah rencana pemindahan komunitas Pasar Pagi. Langkah tersebut sempat memicu penolakan keras dari pedagang dan mendapat kritik tajam dari sejumlah anggota DPRD.

FPKS menilai, jika kebijakan sepihak semacam ini terus diulang, DPRD tidak boleh tinggal diam. Fraksi tersebut berkomitmen untuk tetap mengawal agar kebijakan pemerintah kota tidak mengorbankan masyarakat kecil.

Selain menyoroti rekomendasi Hak Angket, DPRD juga memberi sinyal peringatan kepada Wali Kota Robby Hernawan. Dewan meminta agar kebijakan yang dibuat tidak lagi menimbulkan keresahan, karena stabilitas kota jauh lebih penting daripada eksperimen kebijakan yang terburu-buru.

“Kami berharap Wali Kota lebih berhati-hati. Jangan sampai ada lagi keputusan yang justru membuat masyarakat bingung atau merasa dirugikan,” tambah Nono.

Sejauh ini, fraksi-fraksi besar seperti PDIP dan Golkar masih memilih bersikap hati-hati. Sementara fraksi kecil seperti Demokrat dan PAN justru disebut-sebut bisa menjadi kunci arah politik DPRD, apakah melanjutkan eskalasi ke Hak Menyatakan Pendapat atau mengakhiri proses hanya dengan rekomendasi.

Keputusan DPRD ini dipandang publik sebagai ujian: apakah dewan berani menegakkan fungsi pengawasan, atau justru terjebak dalam kompromi politik yang lebih mementingkan stabilitas jangka pendek.

Hari ini, politik Kota Salatiga kembali disorot. Di tengah kegelisahan publik, DPRD dituntut untuk menunjukkan sikap tegas: mengawal aspirasi rakyat atau menjaga kompromi dengan eksekutif. Pilihan mereka akan menentukan wajah demokrasi lokal di Salatiga ke depan.


Pewarta : Adi Winarko

SPONSOR
Lebih baru Lebih lama