Pernyataan tersebut, tertuang dalam surat P3RI Korwil I Nomor 12/P3RI/Korwil-I/2025, prihal Penghapusan Uang Beras, tertanggal 29 Mei 2025, ditujukan kepada Direktur Utama PTPN III (Persero) ditandatangani Kordinator Wismar Azial. Surat tersebut telah beredar di media sosial, sejak 1 Juni 2025.
Dalam suratnya yang ditujukan ke Dirut PTPN III (Persero) berisi 4 butir pernyataan, P3RI Korwil I menyebutkan :
1. Sehubungan telah diberhentikannya bantuan uang beras bagi pensiunan karyawan pelaksana, kami dari Korwil I telah mengadakan sosialisasi kepada para pensiunan karyawan pelaksana.
2. Dari beberapa kali pertemuan dengan para pensiunan karyawan pelaksana, pada prinsipnya bahwa, P3RI menolak pemberhentian bantuan uang beras yang telah terlaksana selama ini.
3. Adapun usulan dari P3RI adalah : bantuan uang beras tersebut dimasukkan dalam bentuk regulasi tambahan manfaat pensiun, dalam hal ini bukan merupakan kenaikan Manfaat Pensiun (MP).
4. Pemberian manfaat top up perobatan, pada prinsipnya kami dapat memahaminya, terhadap kondisi masing-masing Regional, namun begitu kami sangat mengharapkan juga, semoga dapat diberikan seperti biasanya.
Tembusan surat tersebut disampaikan kepada Direktur PTPN IV Palmco, Head Region PTPN IV Palmco Regional I sd VI dan Ketua Umum P3RI.
Siap Demo
Sementara itu secara terpisah, ribuan pensiunan karyawan pelaksana Ex PTPN III dan IV Medan, yang bantuan uang berasnya telah dihentikan Direktur Utama PTPN IV Palmco Jatmiko Krisna Santosa, secara tegas menyatakan bahwa, jika tidak ada niat baik manajemen perusahaan untuk membayarkan kembali, akan melakukan demo besar-besaran, hingga SE nya dicabut.
Hal itu disampaikan Muhammad Azhar, Ibu Suriati, Ibu Suprapti, Samriadi dan lainnya, ketika dilakukan acara sosialisasi di Distrik Serdang 1 Gunung Pamela, Senin 2 Juni 2025. “Kalau tidak digubris, tidak diperhatikan Dirut PTPN IV Palmco Jatmiko Krisna Santosa, kami siap demo. Walau banyak yang jalannya sudah tertatih, tapi demi sesuap nasi dan perut sejengkal, kami tetap semangat,” teriak Ibu Suprapti dengan nada tinggi, diikuti teriakan yang lainnya.
Ratusan pensiunan karyawan pelaksana lain menyebutkan, kalau tidak percaya bahwa kami pensiunan karyawan pelaksana PTPN ini susah, para Direksi Holding dan Palmco bisa mencek ke Bank BTPN. “Hampir 90 persen SK pensiun kami telah disekolahkan. Kami pinjam uang ke bank bukan untuk poya-poya, tapi memang terpaksa, karena untuk biaya hidup, gaji kami kecil. Terkadang gaji pensiun hanya tersisa Rp. 90 ribu. Dan uang beras Rp. 200.000 itulah, yang kami harapkan untuk beli beras, lauk makan apa adanya,” ungkap Mbok Minah, Kamis (5/6/2025), pensiunan Kebun Sarang Gitting dengan nada sedih, karena ketika pergi ke Bank BTPN menumpang becak ongkos Rp. 60 ribu, tapi sampai di bank, tak ada lagi uang beras. Akhirnya pulang, tapi harus keluar biaya transfort Rp. 60 ribu, padahal dia cuma punya uang Rp. 50 ribu.
Begitulah derita pensiunan PTPN, jauh merana dibandingkan pensiunan PNS. Apakah direksi perkebunan tega melihat kondisi ini berkepanjangan ? “Nauzubillah minzalik, moga mereka petinggi perusahaan perkebunan, makin makmur hidupnya, diatas kesengsaraan para pensiunan, yang telah andil membesarkan PTPN III dan IV Medan, dibanding direksi yang gak pernah kenal pacat, tapi langsung hidup enak,” ucap Pak Kromo dan beberapa rekannya nelangsa.
Sementara itu, Ketua Umum KP3N H. Zulkifli Barus menyikapi adanya surat P3RI Korwil I, sangat mendukung dan mengacungkan jempol, karena telah menyuarakan aspirasi para pensiunan karyawan pelaksana Ex PTPN III dan IV, terkait dihapusnya pemberian bantuan uang beras. “Hal tersebut telah ditunggu-tunggu para pensiunan, atas keberanian dan keberpihakan organisasi P3RI terhadap nasib mereka,” ungkap Zulkifli Barus.
Dikatakan Zulkifli Barus, para direksi PTPN harus membuka mata dan telinga serta membuka sejarah, historis PTPN dari sejak dirasionalisasi dari perkebunan zaman Belanda. “Pada masa susah, para pensiunan karyawan pelaksana inilah, yang merintis keberhasilan PTPN seperti sekarang ini. Dahulu, PTPN sebagai perusahaan BUMN seperti anak tiri, dibanding lainnya. PTPN tak pernah mendapat bantuan APBN, sedang BUMN lain seperti Garuda, PLN, Bank, selalu mendapat gelontoran dana dari pemerintah. Jadi, inilah karakteristik perusahaan perkebunan, tidak bisa disamakan dengan lainnya,” jelas Zulkifli Barus, seraya mengatakan bahwa Ex PTPN III dan IV Sumatera Utara, merupakan Pioneer dari PTPN di Indonesia.
Jadi jangan ditutupi sejarah, agar petinggi perusahaan perkebunan yang muda-muda ini, tahu akar tempatnya berteduh. Tri Dharma Perkebunan perlu dibuka kembali. “Diharapkan, tidak menunggu terlalu lama, bantuan uang beras pensiunan karyawan pelaksana Ex PTPN III dan IV, agar segera dibayarkan, sebelum ada gelombang besar yang bakal terjadi,” sebut Zulkifli Barus, seraya menyebutkan, para pensiunan karyawan pimpinan juga mendukung agar uang beras dibayarkan lagi.
Beberapa Pensiunan lain menyatakan, agar politisi Partai Golkar di DPR RI segera turun gunung, membantu permasalahan nasib pensiunan, yang uang berasnya dihapus Dirut PTPN IV Palmco Jatmiko Krisna Santosa. “Secara historis, kami orang perkebunan tidak bisa dipisahkan dengan Golkar, sejak zaman orde baru sampai sekarang. Tolong kami dibantu bapak-bapak anggota DPR RI di Jakarta,” harap berapa pensiunan karyawan di Deliserdang, sembari menyebutkan, dahulu kami dibawah organisasi Perkapen, yang memiliki hubungan emosional dengan Golkar, oleh karenanya kami berharap Partai Golkar baik di Sumut maupun di pusat dapat memperjuangkan aspirasi kami.
(S.Hadi Purba)
