Direktur Utama PT JTAB, Ir. Totok Agus Siswanto saat dikonfirmasi, Kamis (29/5) malah mengancam akan mempidanakan wartawan yang dianggap melakukan pencemaran nama baik terhadap perusahaan. Langkah ini menimbulkan kekhawatiran tentang transparansi dan akuntabilitas perusahaan.
Kinerja JTAB menjadi sorotan setelah deviden yang disumbangkan pada tahun 2024 dinilai tidak sesuai dengan harapan. Banyak pihak yang mempertanyakan penyebab rendahnya deviden yang disumbangkan oleh perusahaan ini.
Ancaman Direktur Utama JTAB untuk mempidanakan wartawan yang dianggap melakukan pencemaran nama baik memicu kontroversi. Banyak pihak yang menilai bahwa langkah ini tidak tepat dan dapat memperburuk citra perusahaan.
Padahal sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menekankan pentingnya kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, jika BUMD tidak memberikan kontribusi signifikan, maka akan dilakukan evaluasi dan kemungkinan pembubaran.
Untuk mengetahui kondisi sebenarnya, Tim Percepatan Pembangunan Jawa Tengah diminta oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi untuk melakukan audit investigasi terkait kesehatan BUMD.
Audit investigasi ini juga diharapkan dapat membantu mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi untuk meningkatkan kinerja BUMD.
"Selama BUMD kita tidak mempunyai kontribusi kepada PAD kita bubarkan. Tim percepatan pembangunan Jawa Tengah segera melakukan audit investigasi terkait dengan kesehatan BUMD kita," pungkasnya.
JTAB mengelola 11 unit usaha antara lain, rest area 445B, Pabrik Es Saripetojo Tegal, Pabrik Es Saripetojo Rembang, Apotek Margahusada Surakarta, SPBU dan Rumah Makan Citra Sokaraja. Selain itu ada juga Agro Tawangmangu dan Wonderpark, Perkebunan Tlogo Resort, Goa Rong, Apotek Margahusada Semarang, Pangan Mart, Pabrik es Saripetojo Cilacap, Hotel Kesambi Hijau.
Jika angka deviden sebesar Rp 1.668.816.220 dari 11 unit usaha diperinci, artinya rata-rata satu unit usaha yang dibawahi JTAB hanya menyumbang Rp12 juta per bulan.
(*)
