Penyegelan dilakukan sebagai bentuk protes atas dugaan ketidaktransparanan dalam pengelolaan dana Bantuan Provinsi Infrastruktur (IP) Tahun Anggaran 2024.
"Kami datang meminta kejelasan soal dana IP. Kami minta pertanggungjawaban," teriak warga sambil memasang spanduk bertuliskan “Kantor Desa Ini Disegel”.
Aksi ini dilakukan setelah sebelumnya Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cikarang, Luki Lukmantara, mengadakan musyawarah pada Kamis pekan lalu. Musyawarah tersebut dihadiri oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa, Latip Muslim, Kepala Desa, anggota BPD, serta tokoh masyarakat.
Dalam forum tersebut, warga menyampaikan kekecewaan atas dugaan mangkraknya proyek yang didanai dari bantuan IP senilai Rp78,5 juta. Warga menilai pelaksanaan anggaran tidak transparan dan tidak akuntabel.
Ketua TPK Desa, Latip Muslim, saat dimintai penjelasan hanya menyampaikan bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) pertama gagal. Namun ia tidak bisa menjelaskan secara rinci penyebab kegagalan tersebut, dan menyebutkan bahwa RAB asli berada di tangan bendahara.
Perdebatan memanas ketika Dirman Supriatna, anggota LPM sekaligus perwakilan warga, menyatakan bahwa Latip telah mengubah-ubah RAB tanpa melalui musyawarah. "Dia yang jadi TPK IP, dia juga yang menyusun RAB. Ini diduga kuat telah terjadi penyalahgunaan dana IP oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," tegas Dirman, yang disambut dukungan warga lainnya.
Merespons situasi tersebut, Camat Cisewu Jajang Juhara yang hadir dalam musyawarah, menyatakan kesiapannya merekomendasikan audit. "Kami siap merekomendasikan audit agar situasi di Desa Cikarang tetap kondusif dan aman," ujarnya.
Hingga berita ini disusun, musyawarah warga masih berlangsung. Terlihat aparat dari Koramil Cisewu dan Polsek Cisewu berjaga di lokasi untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif.
Sumber: Asbuy
Penulis/Editor : Hendi Heryana
