Dalam aksi damai tersebut, warga menyuarakan aspirasi terkait keterbukaan informasi publik, khususnya penggunaan Dana Desa yang dinilai perlu disampaikan secara jelas dan akuntabel kepada masyarakat.
Aksi ini turut dihadiri unsur Forkopimcam Songgom, perwakilan Forkopimda, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta awak media. Pengamanan dilakukan oleh gabungan Linmas, TNI, Polri, dan Satpol PP Kecamatan Songgom.
Tiga Tuntutan Masyarakat
Koordinator aksi damai, Akbar, menyampaikan bahwa terdapat tiga tuntutan utama yang disuarakan warga Desa Gegerkunci, yaitu:
1. Klarifikasi Video di Media Sosial
Masyarakat meminta klarifikasi terkait beredarnya sebuah video di media sosial yang berisi pernyataan dalam acara pengajian, yang dinilai berkaitan dengan persoalan pembangunan desa. Warga khawatir video tersebut dapat menimbulkan persepsi negatif di ruang publik apabila tidak segera diluruskan.
“Kami berharap melalui klarifikasi ini, persoalan bisa diselesaikan secara damai dan tidak menimbulkan kegaduhan,” ujar Akbar.
2. Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa
Warga menuntut agar pengelolaan Dana Desa dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel. Menurut mereka, sesuai dengan amanat undang-undang, Dana Desa merupakan uang rakyat yang wajib diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat.
“Dana desa itu untuk kepentingan rakyat, maka sudah seharusnya disampaikan secara terbuka,” tegasnya.
3. Pengawasan Praktik Pungli dan Nepotisme
Masyarakat juga meminta pemerintah desa meningkatkan pengawasan terhadap potensi praktik pungutan liar (pungli) dan nepotisme yang dikhawatirkan masih terjadi di lingkungan pemerintahan desa.
“Kami tidak ingin praktik-praktik seperti ini terus terjadi karena dampaknya sangat merugikan masyarakat,” pungkas Akbar.
Hingga aksi berakhir, situasi tetap aman dan kondusif. Warga berharap aspirasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah desa demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Reza
