Brebes, Tribuncakranews.com — Wacana pemekaran Kabupaten Brebes kembali menghangat. Aktivis Masyarakat Jaga Kali (Masjaka) Brebes, Mahfudin, mengingatkan agar proses besar ini tidak dikuasai oleh kelompok tertentu dan harus melibatkan seluruh masyarakat, baik dari wilayah selatan maupun utara.
“Selama ini kawan-kawan aktivis di selatan seolah berjalan sendiri tanpa mengajak kami yang di utara. Padahal kami tidak menolak pemekaran tersebut,” ujar Mahfudin kepada awak media, Senin (8/12/2025).
Bola Panas Berada di Provinsi dan Kemendagri
Mahfudin menegaskan bahwa peran Bupati Brebes dalam proses pemekaran memiliki batasan. Setelah usulan resmi disampaikan oleh bupati, kewenangan bergeser ke tingkat yang lebih tinggi.
“Siapa pun bupatinya, jika usulan sudah diajukan ke tingkat provinsi, maka bola sepenuhnya ada di tangan Pemerintah Provinsi dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bukan lagi di meja bupati,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa dukungan bupati hanya bersifat politis dan administratif untuk memenuhi persyaratan formal. Sedangkan keputusan akhir mengenai kelayakan pemekaran tetap ditentukan oleh kajian Pemerintah Pusat.
Persoalan Anggaran dan Moratorium
Menjawab kekeliruan di masyarakat soal pembiayaan, Mahfudin menegaskan bahwa bupati tidak otomatis bertanggung jawab membiayai proses pengusulan pemekaran daerah.
“Semua ada aturannya. Pembiayaan biasanya menjadi tanggung jawab pihak pengusul, kecuali ada instruksi langsung dari Gubernur atau Mendagri,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya memahami situasi nasional, mengingat pemerintah pusat masih menerapkan moratorium pemekaran daerah sehingga proses saat ini harus disikapi realistis.
Hindari Pemaksaan Kehendak
Mahfudin menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa seluruh pihak harus mematuhi regulasi agar wacana pemekaran tidak dipandang sebagai agenda segelintir kelompok. Reza
