Garut, Tribuncakranews.com — Pemerhati Kebijakan Publik yang juga Pengurus Dewan Kebudayaan Jawa Barat serta Dewan Adat Kabupaten Garut (DAKG), Kang Oos Supyadin SE MM, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat yang melarang siswa-siswi membawa kendaraan pribadi ke sekolah. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah antisipatif terhadap risiko kecelakaan sekaligus bentuk apresiasi terhadap ketaatan berlalu lintas.
Kang Oos menegaskan bahwa seluruh pihak—baik orang tua, sekolah, hingga Dewan Pendidikan—semestinya mendukung kebijakan tersebut karena sejalan dengan aturan dan Undang-Undang berlalu lintas. Ia justru menyayangkan adanya suara yang meminta agar kebijakan itu “dicabut”, seperti yang disampaikan sebagian unsur Dewan Pendidikan Kabupaten Garut.
“Sebagai Dewan Pendidikan, idealnya lebih mengedepankan nilai-nilai pendidikan dalam bentuk ketaatan terhadap aturan dan undang-undang. Kita semua sadar bahwa mengendarai kendaraan itu ada rambu dan persyaratannya, termasuk memiliki SIM. Jika pengendara tidak memenuhi syarat, apa konsekuensinya?” ujar Kang Oos.
Ia menilai bahwa persoalan mobilitas siswa dapat diatasi tanpa harus melanggar aturan berkendara maupun mengorbankan keselamatan. Menurutnya, masih banyak solusi yang bisa diterapkan oleh sekolah maupun pemerintah daerah, seperti penguatan transportasi sekolah, pengaturan jam masuk, atau sistem antar-jemput.
“Kami yakin banyak cara menyelesaikan masalah ini tanpa harus menabrak aturan berkendaraan. Berilah solusi tanpa harus mengangkangi konstitusi,” tegasnya.
Kang Oos mengakhiri pernyataannya dengan harapan agar kebijakan tersebut dipahami sebagai upaya menjaga keselamatan generasi muda sekaligus mendidik mereka untuk tertib hukum tutupnya. Hendy
