Subang, Tribuncakranews.com – Situasi politik di Kabupaten Subang yang memanas akibat skandal dugaan korupsi dan gratifikasi bernilai miliaran rupiah, kini diperparah dengan dugaan tindak kejahatan siber.
Situs berita lokal Triberita.com, yang dikenal sangat vokal memberitakan kasus-kasus sensitif ini, dilaporkan tumbang dan tidak dapat diakses sejak pukul 13.00 WIB, Kamis (20/11/2025). Serangan peretasan ini merupakan yang keempat kalinya dialami Triberita.com.
Serangan Bertepatan dengan Agenda Penting
Serangan hacker ini terjadi tepat pada hari krusial, di mana whistleblower Dr. Maxi, yang mengungkap skandal tersebut, dijadwalkan menjalani pemanggilan oleh Polres Subang.
Yosep, Ketua Paguyuban Sundawani, menuding insiden ini bukanlah kebetulan. Ia secara tegas menyatakan serangan siber ini adalah tindakan oknum yang berupaya membersihkan jejak digital dan menghilangkan bukti dugaan korupsi.
"Ini adalah tindakan pengecut dan serangan langsung terhadap kebebasan pers. Mereka mencoba menghapus ingatan publik secara digital. Serangan ini adalah yang ke-4 kali," tegas Harun, Kepala Biro Triberita.com.
Ancaman Hilangnya Bukti Jurnalistik Kunci di Laporan KPK
Kecurigaan Yosep didasarkan pada fakta bahwa arsip pemberitaan Triberita.com telah dijadikan alat bukti tambahan yang krusial dalam laporan dugaan korupsi dan gratifikasi yang dilayangkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Yosep, peretasan ini mengancam hilangnya jejak liputan yang menyentuh isu-isu paling sensitif dan memberatkan pejabat tinggi Subang. Berkas naskah jurnalistik yang dijadikan alat bukti tambahan ke KPK, antara lain:
Skandal Setoran Rp 1 Miliar kepada Petinggi.
Dugaan Korupsi Pajak Daerah Bapenda.
Isu Rotasi Mutasi yang diduga transaksional.
Dugaan Pungli Ngabret Nyaah Ka Indung.
Isu Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).
Kasus Mobil Mewah berplat Nomor Palsu.
Dugaan Ketok Palu DPRD Subang senilai Rp 15 Juta.
Eskalasi Pembungkaman Digital dan Tuntutan Penyelidikan
Yosep menegaskan bahwa serangan siber ini merupakan bentuk eskalasi drastis dari taktik pembungkaman. Jika sebelumnya kritik direspons dengan laporan pidana, kini kritik dijawab dengan kejahatan digital.
Insiden ini menuntut Aparat Penegak Hukum (APH) dan instansi keamanan siber untuk segera bergerak cepat. Kasus ini harus diusut tuntas, tidak hanya melacak hacker, tetapi juga mengidentifikasi dalang intelektual di balik upaya pembungkaman dan penghilangan bukti ini.
Peretasan terhadap media yang meliput korupsi merupakan serangan terhadap pilar demokrasi dan semakin menguatkan narasi bahwa pihak yang terlibat dalam skandal di Subang bersedia melanggar hukum pidana siber demi menutupi kebobrokan. - (Enjang) -
