Jakarta, ,Kaukus Rakyat Subang (KRS) yang baru-baru ini menjadi sorotan setelah menginisiasi serangkaian kegiatan, termasuk dialog publik, untuk menyikapi isu dugaan gratifikasi dan praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang, telah melayangkan berkas pelaporan dugaan korupsi tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.
KRS diwakili oleh sejumlah aktivis Gerakan Pemuda Islam (GPI) tiba di Jakarta, pada Rabu 19 November 2025. Mereka lantas menyerahkan berkas laporan dan dinyatakan memenuhi unsur dan akan segera diproses oleh KPK.
Ketua Umum GPI Subang, Diny Khoerudin menyatakan, salah satu fokus Kaukus adalah dugaan gratifikasi yang menimpa mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, dr. Maxi, yang mengundurkan diri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) karena diduga menjadi korban praktik tersebut. Dr. Maxi disebut-sebut sebagai "sosok sentral" yang berani angkat bicara (speak up).
"Berkas laporan yang diserahkan merupakan hasil dari dialog publik dan kajian hukum kaukus dan sudah diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk Kejaksaan, dan Mabes Polri untuk ditindaklanjuti dengan penyelidikan," ucap pria akrab disapa Pidi.
Kaukus Rakyat Subang menuntut agar aparat penegak hukum, termasuk KPK, segera melakukan penyelidikan atas semua dugaan korupsi, baik di eksekutif maupun legislatif di lingkungan Pemkab Subang. Mereka juga menyuarakan penolakan terhadap kriminalisasi terhadap warga yang menyampaikan aspirasi.
Dukungan Justice Collaborator: Beberapa advokat menyarankan dr. Maxi untuk menjadi Justice Collaborator (JC) dan Whistle Blower bagi KPK untuk membantu membongkar skandal korupsi secara lebih luas.
Upaya yang dilakukan Kaukus Rakyat Subang ini merupakan bagian dari gerakan masyarakat sipil yang menuntut tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Red/Nopian
