"Kami memiliki 14 lokasi uji petik, salah satunya Garut," katanya.
Ia menerangkan bahwa BGN dan Bappenas Bekerja sama untuk membuat kajian guna melihat sejauh mana penerapan kebijakan Makan Bergizi Gratis untuk masing-masing wilayah dengan karakter yang berbeda-beda.
Nanti dari hasil uji petik ini kita melihat dari masing-masing wilayah apa yang berbeda, apa yang perlu ditekankan, dan tantangan yang dihadapinya seperti apa, serta rekomendasi perbaikan seperti apa," imbuhnya.
Hal ini saat kunjungan kerja Badan Gizi Nasional (BGN) dan perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), yang dilaksanakan di Ruang Rapat Bupati Garut, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, yang diterima oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Nurdin Yana, Senin (24/11/2025).
Kunjungan ini merupakan bagian dari Uji Petik Koordinasi Strategi Perencanaan dan Pengelolaan Makan Bergizi Gratis (MBG) berbasis Kewilayahan.
Raudo pun menegaskan bahwa program MBG adalah program besar yang harus seragam di seluruh Indonesia, meskipun kondisinya berbeda.
Adapun tindak lanjut dari Bappenas adalah menyelesaikan kajian, mendiseminasi hasilnya, dan menyusul rekomendasi atas penguatan serta perbaikan kebijakan, atau bahkan desain tentang cara-cara yang lebih baru.
Raudo berharap kunjungan lapangan yang akan dilakukan esok hari selama 3 hari, 24 sampai 26 November 2025, dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk penyempurnaan kebijakan MBG di Kabupaten Garut.
Sekda Kabupaten Garut, Nurdin Yana, menyampaikan bahwa kehadiran BGN dan Bappenas di Garut bertujuan untuk melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Garut.
"Tadi Alhamdulillah kita berdiskusi banyak. Jadi sementara mereka dari Bappenas juga ingin mengevaluasi sekaligus memberikan satu treatment dalam kerangka melengkapi kondisi eksisting sehingga ke depan program MBG ini bisa terealisasi dengan sebaik-baiknya," ungkapnya.
Sebagai tindak lanjut Pemerintah Daerah (Pemda) Garut akan segera mengadakan Focus Grup Discussion (FGD) untuk memperkuat temuan hari ini.
Tim dari Bappenas juga akan langsung terjun ke lapangan untuk menganalisis perkembangan riil dan memotret kondisi aktual. Hasilnya akan menjadi masukan bagi Pemerintah Pusat.
Nurdin Yana berharap dari kajian lapangan ini dapat tercipta regulasi yang berangkat dari kenyataan, yang kemudian memberikan keberpihakan kepada pemerintah kabupaten/kota agar dapat menempati diri sesuai fungsi dalam rangka mempercepat proses peningkatan MBG di Kabupaten Garut.
(Enjang)
