SPPG Ilegal: Ancaman Nyata bagi Anak-Anak
Direktur GIPS, Ade Sudrajat, menegaskan bahwa dapur MBG yang beroperasi tanpa:
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Dinas Kesehatan
merupakan pelanggaran serius yang membahayakan anak-anak dan warga sekitar.
> “Bupati Garut tidak bisa lepas tangan. Semua SPPG yang belum memenuhi standar legal dan teknis harus segera ditutup. Ini bukan soal administrasi, ini soal keselamatan nyawa anak-anak,” tegas Ade Sudrajat.
Kewajiban Hukum Kepala Daerah
GIPS menilai lemahnya pengawasan Pemkab Garut sebagai akar masalah. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah memiliki tanggung jawab hukum langsung untuk menjamin keamanan pangan dan keselamatan publik.
> “Kami mendesak Bupati Garut melakukan audit menyeluruh seluruh SPPG, menutup sementara yang belum memiliki PBG, SLF, dan SLHS, serta menindak tegas setiap pelanggaran. Jangan tunggu korban berikutnya,” lanjut Ade.
Tuntutan Tegas GIPS
1. Audit menyeluruh seluruh SPPG di Kabupaten Garut
2. Penutupan permanen SPPG yang tidak memiliki PBG, SLF, dan SLHS
3. Pertanggungjawaban hukum penyelenggara MBG yang lalai
4. Transparansi publik atas hasil investigasi dan langkah korektif Pemkab Garut
Selamatkan MBG Tanpa Korbankan Anak
GIPS menegaskan Program MBG harus tetap dijalankan, tetapi berbasis hukum, standar teknis, dan pengawasan ketat.
> “Kami mendukung MBG, tapi pelaksanaannya harus profesional dan patuh hukum. Evaluasi total adalah satu-satunya cara agar program ini benar-benar memberi manfaat, bukan membahayakan anak-anak. Bupati Garut ikut bertanggung jawab atas keselamatan ini,” tutup Ade Sudrajat.
Hendi Heryana
