Garut, Tribuncakranews.com – Pelantikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Inspektorat, dan Sekretaris DPRD Garut oleh Pemerintah Kabupaten kembali menghadirkan gegap gempita seremoni di pendopo. Namun di balik prosesi yang penuh seremonial itu, publik justru bertanya-tanya: apakah ini awal dari reformasi nyata, atau hanya sekadar pergeseran kursi antar pejabat?
Direktur Garut Indeks Perubahan Strategis (GIPS), Ade Sudrajat, menyampaikan bahwa rotasi ini tidak boleh berhenti pada simbol jabatan. Menurutnya, Bappeda seharusnya tampil sebagai motor penggerak pembangunan dengan perencanaan yang visioner, bukan sekadar produsen dokumen. Ironisnya, meski Garut meraih juara pembangunan di tingkat provinsi dan nasional, angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) justru masih menjadi yang terendah di Jawa Barat.
Di sisi lain, Inspektorat Garut juga disorot setelah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2024 mencatat potensi kerugian negara Rp2,1 miliar akibat penyimpangan anggaran di lebih dari selusin kecamatan. Bagi GIPS, fakta ini menegaskan lemahnya pengawasan internal dan minimnya koordinasi lintas perangkat daerah. “Jangan sampai Inspektorat hanya jadi macan kertas yang tak mampu menjaga integritas birokrasi,” ujar Ade dengan nada kritis.
Sementara itu, Sekretariat DPRD tak lepas dari sorotan publik. Dugaan penyalahgunaan anggaran yang diungkap kelompok masyarakat pada pertengahan 2025 seolah mengulang kisah lama: kasus korupsi yang menyeret puluhan anggota dewan pada 2022. Riset Universitas Garut pun sebelumnya menyingkap kinerja ASN di Setwan yang lemah, dipicu rendahnya motivasi, kompetensi, dan disiplin.
“Rakyat menunggu bukti, bukan sekadar janji,” tutup Ade Sudrajat. Menurutnya, pelantikan ini seharusnya menjadi titik balik, bukan sekadar rotasi birokrasi yang tidak menyentuh akar masalah. Hendy
