Rakor yang dipimpin langsung oleh Bupati Wonogiri, Setyo Sukarno, di ruang kerjanya ini turut dihadiri oleh Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo, S.H., S.I.K., M.P.M., Dandim 0728/Wng Letkol Inf Edi Ristriyono, dan para pejabat terkait lainnya. Pertemuan ini menjadi wujud nyata komitmen bersama untuk melindungi dan melayani masyarakat Wonogiri.
Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo menyampaikan, meski situasi di Wonogiri relatif kondusif, pihaknya tetap waspada terhadap isu-isu yang berkembang, baik di tingkat nasional maupun lokal. Ia menyoroti pentingnya komunikasi publik yang efektif untuk mencegah isu berkembang menjadi konflik sosial, sebagaimana yang terjadi di beberapa daerah lain.
"Alhamdulillah, isu-isu sensitif seperti masalah kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat kita kelola dengan baik di Wonogiri berkat komunikasi yang solid antara Pemda dan masyarakat," ujar Kapolres.
Selain itu, Rakor juga membahas beberapa potensi gesekan di masyarakat terkait isu lokal seperti:
Pro-kontra rencana pendirian peternakan babi di beberapa kecamatan.
Penolakan dan dukungan terhadap pembangunan pabrik semen dan penambangan batu gamping di Pracimantoro.
Isu terkait pemetaan harta benda yang terafiliasi kasus korupsi di Paranggupito.
Menanggapi hal tersebut, AKBP Wahyu menegaskan bahwa Polres akan terus berkoordinasi dengan Pemda untuk menciptakan iklim investasi yang aman dan nyaman. "Kami siap mengamankan setiap investasi yang masuk, dengan harapan Wonogiri dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak dan perekonomian terus tumbuh," tambahnya.
Pertemuan ini juga menindaklanjuti masukan penting dari Dandim 0728/Wng, Letkol Inf Edi Ristriyono, terkait perlunya standarisasi biaya layanan notaris untuk menghindari praktik tawar-menawar yang dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat. Bupati Setyo Sukarno berkomitmen untuk menindaklanjuti usulan ini dan memberikan kepastian hukum.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri, Andri Sufari, juga menyatakan kesiapan pihaknya untuk berkolaborasi dan mendukung program-program Pemda, khususnya dalam hal penegakan hukum dan sosialisasi kebijakan.
Sebagai penutup, Sekda Wonogiri FX Pranata merangkum beberapa poin penting yang akan segera ditindaklanjuti, antara lain:
Penyelesaian sosialisasi perubahan Perda PBB di tahun 2025.
Pelaksanaan rakor khusus tentang peluang investasi.
Sosialisasi kebijakan mengenai tarif layanan notaris kepada masyarakat.
Kegiatan ini menunjukkan soliditas dan sinergi antara Polres Wonogiri dengan seluruh unsur Forkopimda dalam menjaga stabilitas Kamtibmas. Situasi Kamtibmas yang kondusif adalah modal utama untuk pembangunan, dan Polres Wonogiri bersama seluruh elemen masyarakat berkomitmen penuh untuk terus menjaga keamanan di wilayah Kabupaten Wonogiri.
Khnza Haryati
