Laporan tersebut disampaikan lewat surat nomor ;FPSJ/11/SIM/N4-RTEG2/VI/2025 , tanggal 3 Junin 2025, yang juga di tujukan kepada menyeri BUMN , Dirut Holding PTPN , Dirut PTPN-IV PalmCo dan region Head PTPN 4 Regional II.
FPSJ menjelasakan sebelumnya direksi dan Komisari PTPN 4 pernah dijabat lima putra Simalungun, dan pada jabatan – jabatan Manager serta staff masih terdapat putra Simalungun , namun saat ini tidak ada satupun pejabat setingkat Direksi dan Komisaris di PTPN4 Regional II yang kebunnya 60% berada di wiliayah kabupaten Simalungun.
Menurut fpsj Perkebunan PTPN 4 Regional II menguasai dan mengusahai tanah di kabupaten Simalungun kurang lebih 80.000 Ha atau 60% dari luas perkebunan milik PTPN4 regional II, dan sisanya berada di tujuh Kabupeten lain yakni Kabupaten Serdang Bedagai , Deli Serdang , Langkat , Tapanuli Selatan , Mandailing Natal , dan Kabupaten Labuhan Batu, tetapi justru putra Simalungun tidak ada sampai 3% pun yang bekerja di PTPN4 regional II, dan penyaluran dana CSR tidak dinikmati Simalungun sebagai penduduk lokal asli.
FPSJ menjelaskan bahwa pernah gerakan rakyat Simalungun meminta menteri BUMN untuk memberikan keprcayaan pada putra Simalungun dan saat itu tahun 2003 terbukti dikabulkan dengan memberikan lima orang Simalungun sebagai direksi dan komisaris PTPN 4 saat itu.
FPSJ kuatir bahwa 15 -20 tahun ke depan putra-putri Simalungun akan habis dari jajaran PTPN4 Regional II dan menyakitrkan kepada Simalungun sebagai penduduk lokal asli Simalungun hanya dapat menonton tanah saat alam dan leluhrnya.
FPSJ juga melaporkan kebijakan PTPNIV regional II yang menciptakan banjir di Kecamatan Panei dan Kecamatan Sidamanik dengan mengganti tanaman teh jadi kelapa sawit.
FPSJ menyatakn terbukti secara nyata pada perkebunan Marjandi dan kebun Bah Birong Ulu , Bah Butong dan Sidamanik setelah tanaman teh diganti menjadi kela sawit , setiap turun hujan selalu terjadi banjir, yang hal ini sebelumnya tidak pernah terjadi.
FPSJ meminta agar PTPN4 Regional II bertanggung jawab merehabilitasi kerusakan infrastruktur, lingkungan, areal pertanian irigasi masyarakat yang rusak dan memberikan kompensasi kerugian kepada masyarakat yang terdampak langsung dari kerusakan lahan pertanian dan infrastruktur.
FPSJ meminta agar di bentuk tim pencari fakta atas kebenaran laporan yang disampaikan Forum Simalungun Jakarta ini.
Jakarta , 3 Juni 2025
( Darman Tuah Purba,SH.MH ) ( Hardi Damanik , S.Sos )
Ketua Wkl.Sekretaris
(Tim Red SH.Purba)
