Nodai Demo Buruh Dengan Aksi Anarki, Budiono : "Anarki Bukanlah Jalan Keluar, Tindak Sesuai Hukum Berlaku..."

Ungaran, Tribuncakranews.com // Peringatan hari buruh internasional yang selalu diperingati pada 1 May, pada Kamis 1 Mei 2025 kemarin diisi dengan penyampaian aspirasi dari berbagai element buruh se Jawa Tengah di Kota Semarang. 

Para elemen buruh tersebut menggelar orasi secara damai dan kondusif di depan kantor Gubernur Jawa Tengah Jl. Pahlawan Kota Semarang, namun situasi berubah ketika sore hari dimana ada sekelompok massa yang menggunakan atribut serba hitam ikut bergabung dengan para buruh. 

Namun hal itu langsung di antisipasi oleh para buruh dengan menolak untuk diajak bergabung oleh kelompok massa tersebut, dan setelah para buruh selesai menggelar orasi dan penyampaian aspirasi, kelompok tersebut menggelar demo hingga berujung tindakan anarkis kepada petugas yang mengamankan jalannya orasi para buruh sebelumnya.

Hal ini tentunya mendapat kecaman berbagai pihak dan elemen masyarakat, salah satunya dari tokoh PERADI Kab. Semarang H. Dr. Budiyono SH. MH., Jumat 2 Mei 2025. Dimana pihaknya mengecam adanya kejadian anarkis hingga pengerusakan fasilitas umum sekitar kantor gubernuran.

“Saya mendukung sepenuhnya perjuangan buruh dalam menyuarakan hak dan kepentingannya. Namun, tindakan anarkis tidak dapat dibenarkan dan harus ditindak sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.

Pihaknya juga menyampaikan penyesalan bahwa demo buruh yang sudah aman, damai dan kondusif bahkan para buruh berbaur dengan petugas dari Kepolisian yang berjaga di lokasi. Harus dinodai adanya gerombolan yang melakukan tindakan yang menciptakan suasana tidak Kondusif.

"Demokrasi harus dijalankan dengan etika dan tanggung jawab. Anarki bukanlah jalan keluar,” tegas Budiyono.

Budiyono yang juga dicalonkan sebagai kandidat ketua dewan kehormatan profesi Advokat DPC PERADI Ungaran ini, mendukung Kepolisian dalam Hal ini Polda Jawa Tengah dan jajarannya untuk menegakkan supremasi hukum atas kejadian tersebut. Ia menilai, langkah hukum yang tegas perlu dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang dan proses demokrasi tetap berjalan dalam koridor hukum.

"Saya yakin proses penegakkan hukum yang adil dan transparan, akan memberikan efek jera dan menjaga wibawa hukum di mata masyarakat." Pungkasnya.

Red/Agus SN-TCN

SPONSOR
Lebih baru Lebih lama