KALIMANTAN- TRIBUNCAKRANEWS.COM // Muncul setelah Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarno Putri, melarang para kepala daerah dari partainya untuk mengikuti retret di Magelang. Keputusan ini menuai kritik tajam, salah satunya dari Eferi Lahagu, Koordinator Wilayah (Korwil) KGB Kalimantan Raya.
Menurut Eferi Lahagu, kepala daerah yang telah dilantik dan disumpah seharusnya tunduk pada perintah pemerintah pusat, bukan partai politik yang mengusungnya saat pemilihan. "Partai politik memang menjadi kendaraan politik dalam kontestasi Pilkada, tetapi setelah dilantik, kepala daerah harus loyal pada konstitusi, bukan pada kepentingan partai," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa keputusan tersebut mencerminkan campur tangan berlebihan dari partai politik dalam pemerintahan daerah, yang bisa berpotensi mengganggu independensi kepala daerah dalam menjalankan tugasnya.
“Jangan sampai kepala daerah terjebak dalam kepentingan politik sesaat yang bisa mengorbankan kepentingan rakyat. Mereka adalah pejabat negara, bukan sekadar petugas partai,” tambahnya.
Sementara itu, berbagai pihak mendesak agar pemerintah pusat menegaskan kembali posisi kepala daerah yang harus mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan politik. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari PDIP terkait kontroversi ini.
(Red/El)
