Gunungkidul, Tribuncakranews.com - Rabu (18/12/2024) pagi tadi, Badan Kehormatan DPRD Gunungkidul resmi mengeluarkan surat rekomendasi sebagai bentuk tindaklanjut atas kasus yang menyedot perhatian publik tersebut. Surat rekomendasi itu diserahkan langsung kepada perwakilan Gabungan Rakyat Gunungkidul Marbandi, yang sebelumnya melakukan audiensi untuk meminta kepastian penyelesaian kasus ini. “Sebagai tindak lanjut dari audiensi beberapa waktu lalu, kami telah menerbitkan surait rekomendasi terkait kasus ini. Ini menjadi bukti bahwa Badan Kehormatan Dewan tidak tinggal diam,“ ujar Ketua DPRD Gunungkidul, Endang S Sumiyartini.
Kasus Masuk Ranah Hukum
Menurut Endang, kasus ini sudah ditangani Aparat Penegak Hukum (APH). Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berspekulasi terkait status HN dalam ini. “Benar atau tidaknya HN bersalah, kita serahkan sepenuhnva pada proses hukum“, katanya. Endang juga menjelaskan bahwa Badan Kehormatan Dewan telah melakukan klarifikasi kepada HN. Namun, ia berhati-hati dalam memberikan pernyataan, termasuk soal keaslian video yang beredar. “HN bisa saja menjadi Korban. Semua akan bergantung pada hasil penyelidikan,“ tambahnya
Jika nantinya HN terbukti tidak bersalah, Badan Kehormatan Dewan wajib merehabilitasi nama baik HN melalui rapat paripurna. Namun, jika terbukti bersalah, sanksi akan diberikan sesuai dengan Pasal 7 Ayat 3 Peraturan DPRD Gunungkidul.
Pengawalan dari Gabungan Rakyat Gunungkidul Marbandi, Ketua Serikat Rakyat Mandiri sekaligus perwakilan Gabungan Rakyat Gunungkidul, menyampaikan bahwa pihaknya terus mengawal perkembangan kasus ini. “Kami mendatangi kantor DPRD Gunungkidul untuk memastikan tindak lanjut atas kasus ini. Setelah dua minggu, Badan Kehormatan mengeluarkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh aparat hukum,“ ungkap Marbandi.
Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mencampuri proses hukum yang sedang berjalan, namun akan terus memantauh hingga ada keputusan final. “Kami menunggu Hasil proses hukum ini, apakah sesuai dengan tuntutan dan sanksi yang layak. Pantauan akan terus kami lakukan,“ pungkasnya.
Kasus ini tidak hanya menjadi perhatian masyarakat Gunungkidul, tetapi juga menjadi ujian bagi transparansi dan integritas lembaga legislatif di daerah ini. Keputusan hukum yang adil diharapkan dapat memberikan kejelasan sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi DPRD Gunungkidul. (Red)
