CIMAHI, TRIBUNCAKRANEWS.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi menggelar Rapat Kerja (Raker) bertajuk Pemetaan Data Kewilayahan dan Implementasi Sistem Informasi Potensi Desa/Kelurahan 2025 di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Cimahi, Kamis (17/04). Acara yang digagas Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) ini bertujuan memperkuat akses dan transparansi data bagi masyarakat, sekaligus mendukung pemberdayaan komunitas lokal melalui pengelolaan data yang lebih terbuka dan berkualitas.
Berbeda dari narasi resmi pemerintah, raker ini menunjukkan komitmen Pemkot Cimahi untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat untuk memanfaatkan data publik. Kepala Diskominfo Kota Cimahi, Hendra Gunawan, menjelaskan bahwa aplikasi Satu Data dan portal open data (opendata.cimahikota.go.id) dirancang agar masyarakat dapat mengakses informasi sektoral secara langsung. “Kami ingin data ini tidak hanya jadi alat birokrasi, tapi juga memberi manfaat nyata, seperti membantu warga atau pelaku usaha memahami potensi wilayah mereka,” ujar Hendra.
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, dalam sambutannya menyoroti bahwa data yang akurat dan mudah diakses dapat menjadi katalis pembangunan ekonomi lokal. Ia mendorong aparatur sipil negara (ASN) untuk menghasilkan data yang mencerminkan realitas lapangan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan warga.
Raker ini juga menghadirkan narasumber dari Diskominfo Provinsi Jawa Barat, Indah Lesmini, dan Statistisi Ahli Madya BPS Kota Cimahi, Dewi Mulyahati, yang berbagi strategi pengelolaan data untuk mendukung transparansi dan partisipasi publik. Diskusi menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam memanfaatkan data, seperti untuk pengembangan usaha mikro, perencanaan komunitas, hingga monitoring pembangunan.
Dari sudut pandang masyarakat, inisiatif ini membuka harapan baru. Dengan portal open data yang kini tersedia, warga Cimahi dapat lebih mudah mengakses informasi tentang potensi desa/kelurahan, seperti peluang investasi lokal atau data demografi untuk kegiatan sosial. Namun, tantangan ke depan adalah memastikan literasi data masyarakat ditingkatkan agar manfaat sistem ini dapat dirasakan secara luas.
Kegiatan ini menjadi langkah awal menuju tata kelola data yang lebih inklusif, di mana transparansi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama, melampaui sekadar kebutuhan birokrasi.
Red/Gani
