Jakarta, Tribuncakranews.com // Jumat, 18/4/2025. Dalam konteks hukum, terutama terkait keimigrasian dan hukum pidana, penting untuk memahami bahwa kedua aspek ini beroperasi pada ranah yang berbeda, meskipun saling terkait.
Seperti yang dijelaskan oleh Praktisi Hukum dan Pengacara Sonny Tumbelaka, munculnya pelanggaran hukum pidana harus diutamakan dalam penanganannya.
Jika seseorang melakukan tindakan yang melanggar hukum pidana, misalnya kekerasan atau pengrusakan, maka tindakan tersebut harus ditanggapi dengan serius sebelum mempertimbangkan pelanggaran aturan keimigrasian yang mungkin terjadi.
Kasus yang melibatkan warga negara asing (WNA) yang bermasalah, seperti insiden di Klinik Nusa Medika Pecatu, menunjukkan perlu adanya respons hukum yang tepat.
Jika ada bukti yang kuat bahwa individu tersebut melakukan pelanggaran hukum pidana, seperti merusak fasilitas dan membahayakan orang lain, maka pihak berwenang seharusnya menangani kasus tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku sebelum melanjutkan dengan sanksi administratif keimigrasian, seperti deportasi.
Selain itu, temuan bahwa individu tersebut positif menggunakan narkotika juga menambah dimensi hukum pidana yang perlu ditangani oleh pihak berwenang.
Penggunaan narkotika, terutama jenis yang berbahaya, dapat menyebabkan konsekuensi hukum yang serius, dan penting untuk melakukan penyelidikan dan penegakan hukum yang transparan dan adil terhadap tindakan tersebut.
Penting bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memiliki mekanisme yang tepat dalam menangani kasus-kasus seperti ini, sehingga tidak hanya menjaga keselamatan publik tetapi juga melindungi hak-hak individu yang terlibat.
Penegakan hukum yang berimbang dan adil akan membantu menyelesaikan masalah dengan cara yang objektif dan profesional.
Sonny Tumbelaka SH
- (Red/Marno) -
